JAKARTA, 13 Mei 2026 – Nurlela menghabiskan hari-harinya bertani bawang merah dan kacang koro di Aceh. Seperti banyak perempuan lain di sektor pertanian, namanya tidak tercatat secara formal sebagai petani, sehingga akses terhadap bantuan menjadi terbatas.
Keadaan serupa ditemui di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Banyak perempuan yang aktif mengolah hasil tangkapan hingga menopang ekonomi keluarga, tetapi peran mereka kerap tak diakui dalam sistem dan kebijakan yang mengatur sektor perikanan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, para petani kecil, seperti Adis, juga menghadapi berbagai keterbatasan karena skala usaha mereka membuat sulit mengakses dukungan yang dapat membantu mereka berkembang.
Kisah hidup Nurlaila di Aceh, para nelayan perempuan di Pulau Pari, hingga petani kecil seperti Adis di Karawang, adalah sebagian wajah dari Masa Depan Pangan (MAPAN), sebuah inisiatif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang diluncurkan untuk menghadirkan suara-suara pejuang pangan ke ruang publik.
"Banyak petani dan nelayan sebenarnya terus bertahan dan mencari cara untuk berkembang di tengah berbagai keterbatasan. Arah kebijakan seharusnya memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh dan mengembangkan usahanya," ungkap CEO CIPS, Anton Rizki.
BPS mencatat hampir separuh penduduk miskin ekstrem Indonesia bekerja di sektor pertanian. Di tengah kondisi tersebut, banyak petani dan nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan akses, mulai dari dukungan usaha hingga kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.
Padahal, para pejuang pangan di berbagai daerah memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan komunitas lokal. Namun dalam praktiknya, banyak dari mereka masih susah payah bertahan di tengah keterbatasan dan tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Adis, petani asal Karawang, harus menyewa lahan dan meminjam modal untuk bisa bekerja. (Kredit foto: CIPS)
Anton menjelaskan inisiatif MAPAN dibangun untuk memperluas percakapan publik tentang pentingnya kebijakan pangan yang memberi ruang lebih terbuka dan adil bagi petani dan nelayan untuk tumbuh sejahtera. Gerakan ini menggabungkan suara akar rumput dengan riset kebijakan berbasis bukti untuk mendorong reformasi sistem pangan yang selama ini justru membatasi pejuang pangan.
"Pembahasan soal pangan selama ini kerap terlalu berkutat pada produksi hingga harga. Padahal, ada persoalan mendasar terkait kebebasan berusaha, akses pasar, dan pelindungan hak atas sumber daya terhadap mereka yang bekerja di balik sistem pangan Indonesia," ungkap Anton.
Sebagai bagian dari rangkaian MAPAN, CIPS akan menggelar BEKAL MAPAN yang menjadi titik temu bagi siapa pun yang peduli dengan masa depan pangan Indonesia, serta ingin bergerak menyuarakan hak petani dan nelayan.
Acara yang akan digelar di Taman Ismail Marzuki pada 22–23 Mei 2026 ini menghadirkan berbagai kegiatan. Penonton dapat merasakan langsung cerita para pejuang pangan melalui pameran foto "Suara MAPAN", menyaksikan kisah dua petani lintas generasi dalam film dokumenter Besok Kita Nanem Lagi, hingga memperkaya perspektif dalam berbagai sesi bertajuk Bahas Masa Depan Pangan.
“Kami ingin lebih banyak orang melihat bahwa isu kesejahteraan petani dan nelayan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, karena berdampak pada pangan yang kita konsumsi setiap hari. Ada wajah-wajah dan kisah manusia di baliknya, dan perjuangan mereka hari ini ikut menentukan masa depan pangan kita,” tutup Anton.
.jpg)
